Papua kembali membara yang dipicu ketidakpuasan sejumlah warga Papua terhadap keberadaan PT. Freeport. Di Papau hingga saat ini tercatat setidaknya 11 karyawan PT. Freeport, aparat keamanan dan warga sipil lainnya meninggal dunia dan lebih dari 40 orang mengalami luka-luka
Kenyataan sekarang malah bertambah rumit saat Kapolsek Mulya Papua AKP Dominggus Oktavianus Awes tewas ditembak di kepalanya. Peristiwa ini terus merembet dengan serentetan aksi-aksi kekerasan yang kian merisaukan. Kekerasan demi kekerasan kemudian terus berlanjut melintasi pergantian rezim dan bahkan terus direproduksi hingga masa reformasi kini. Kondisi HAM di Papua menurun drastis seiring meningkatnya kembali kekerasan terhadap warga itu menunjukkan bahwa kriminalisasi terhadap warga sipil Papua meningkat. Aparat keamanan dengan mudah mendeskreditkan orang-orang yang dituduh sebagai separatis.
Konflik di Papua ini dapat dikategorikan menjadi dua masalah, pertama bentuk kekerasannya dapat berupa gangguan keamanan oleh pihak yang sering disebut sebagai “Organisasi Papua Merdeka” dan beragam tindakan kekerasan militer atasnya. Aksi-aksi menentang kebijakan PT. Freeport yang eksploitatif seringkali ditumpas oleh kekuatan militer. Pergolakan antara militer dengan Organisasi Papua Merdeka. Konflik dan kekerasan kedua sering terjadi di ranah societal, misalnya berupa konflik antarsuku, antarkelompok, kekerasan domestik, dan kekerasan dalam kategori kriminal murni.
Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan konflik di daerah Papua ?
Kejadian di Papua ini cukup menjadi sorotan berbagai pihak dan mendapatkan banyak kritikan. Pemerintah harus secepatnya melakukan perbaikan sistem keamanan di daerah rawan konflik di papua selain itu perhatian kepada masyarakat papua juga harus dilakukan dengan baik jangan sampai karena kurangnya perhatian dari pemerintah masyarakat papua terintimidasi oleh gerakan Organisasi Papua Merdeka dan menjadi anggota mereka.
